GROBOGAN-Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta tiga direktur baru BUMD Kabupaten Grobogan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan bekerja keras, bersikap jujur, bertindak disiplin, berdedikasi dan menjaga keikhlasan dalam melaksanakan tugas
Adapun tiga orang Direktur BUMD yang baru yang dilantik yakni, Myra Heltyani sebagai Direktur Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma, Dodiet Dwi Wahyono sebagai Direktur Perumda Purwa Aksara, kemudian Sutartik sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR Bank Purwa Artha.
“Ketiga Direktur terpilih ini merupakan orang-orang yang terbaik, yang memenuhi kriteria persyaratan yang cukup ketat, dan memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan untuk memimpin perusahaan daerah masing-masing,” ujar Sri Sumarni saat upacara pelantikan di pendopo Kabupaten Grobogan, Rabu (17/3/2021).
Sri Sumarni mengatakan, pengisian Direktur BUMD dilaksanakan melalui proses seleksi yang melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta. Rangkaian seleksi dimulai dari tahap Seleksi Administrasi, Seleksi Kelayakan dan Kepatutan (UKK), sampai dengan wawancara akhir.
Sri Sumarni juga meminta tiga direktur baru tersebut untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yakni transparan, akuntabel dan responsif, sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
“Pelayanan masyarakat, termasuk PDAM mereka ini siang malam kan ada laporan, mereka mempunyai karyawan banyak mereka harus melayani 24 jam. Kalau ada laporan air tidak bisa mengalir, harus ditangani secepat mungkin, karyawannya harus siap seperti air keruh bisa bening, direktur harus benar-benar punya kewenangan kebijakaan, supaya karyawan taat kepada pimpinan,” harapnya.
Sebagai Perusahaan Daerah yang berorientasi bisnis sekaligus pelayanan kepada masyarakat, ia meminta pelayanan harus dilakukan dengan cermat dan cepat.
“Supaya jangan memunculkan kesan mempersulit masyarakat, yang akhirnya akan memberikan citra negatif untuk pemerintah maupun perusahaan,” tegasnya. (*/cr8)
sumber : jatengprov.go.id
