jateng.siberindo.co – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital (Diskomdigi) Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan kolaborasi antarpemerintah daerah dalam implementasi pemerintahan digital (Pemdi), melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), integrasi sistem, serta penguatan keamanan siber guna mempercepat reformasi birokrasi.
Komitmen tersebut diwarnai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Kolaborasi Peningkatan SDM Pemerintah Digital di Jawa Tengah, dalam Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintah Digital Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (21/7/2026).
Kepala Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, untuk memperkuat sinergi seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam mengakselerasi transformasi pemerintahan digital.
Menurut dia, mulai 2026 pemerintah menerapkan pendekatan Pemdi sebagai pengembangan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penilaian tidak lagi berfokus pada ketersediaan aplikasi, melainkan mencakup tata kelola pemerintahan, keamanan informasi, kualitas layanan publik, hingga pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan digital.
“Semangatnya adalah kolaborasi dan no one left behind. Tidak boleh ada kabupaten atau kota yang tertinggal. Daerah yang sudah maju harus menjadi contoh dan berbagi praktik baik, agar seluruh Jawa Tengah berkembang bersama,” kata Lilik.
Dia menjelaskan, hasil evaluasi SPBE 2025 menunjukkan sejumlah daerah telah meraih predikat memuaskan, yakni Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Sragen, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Kudus, dan Rembang.
Menurut Lilik, daerah-daerah tersebut diharapkan menjadi motor penggerak bagi kabupaten/kota lain, dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital melalui kolaborasi, transfer pengetahuan, dan berbagi inovasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, digitalisasi merupakan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, tepat, murah, transparan, dan akuntabel.
“Kita punya banyak tanggung jawab dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, murah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat, penyelenggaraannya harus dengan pola digitalisasi,” beber Sumarno.
Dia mengatakan, transformasi digital tidak sebatas mengubah pelayanan manual menjadi elektronik, melainkan juga mengubah tata kelola pemerintahan menjadi lebih efisien dan terintegrasi.
Sumarno juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lagi membangun aplikasi dengan fungsi yang sama, karena berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Selain itu, dia menilai penguatan keamanan siber menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari transformasi digital, karena seluruh data pemerintahan merupakan aset strategis yang harus dilindungi.
“Sebagus apa pun sistemnya, kalau keamanan sibernya tidak kuat tentu sangat berbahaya. Data pemerintah adalah aset yang sangat berharga, sehingga harus dijaga dari ancaman peretasan maupun intervensi pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Diskominfo Kota Semarang, Arif Budiman mengatakan, kolaborasi menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan siber pemerintah daerah.
Menurut dia, forum kolaborasi antar-Diskominfo, memungkinkan pertukaran informasi dan percepatan penanganan insiden keamanan siber, karena sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah dapat dimanfaatkan secara bersama.
“Kalau kita kolaborasi, penanganan insiden akan jauh lebih cepat. Tidak ada daerah yang paling canggih, tetapi ketika sumber daya digabungkan, kemampuan kita menjadi jauh lebih kuat,” katanya.
Senada, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Gotri Wijianto mengatakan, transformasi pemerintahan digital harus diarahkan pada terwujudnya integrasi data dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi, sebagai implementasi Satu Data Indonesia.
Menurut dia, integrasi tersebut akan membuat data pemerintahan lebih akurat, efisien, dan dapat dimanfaatkan bersama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Ïntegrasinya jelas, tata kelola pemerintahnya jelas, by name, by address-nya jelas. Hari ini harapannya kita akan memulai dari Jawa Tengah, pemerintahan digital yang benar-benar akan mengintegrasikan seluruh penyelenggara pemerintahan. Pemerintah desa, kecamatan, kabupaten terintegrasi, datanya satu, digunakan bersama-sama, keren,” ungkap Gotri.
